JAKARTA — Menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof. Firdaus Ali, memaparkan capaian sembilan bulan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI melalui kanal YouTube The Thamrins, Rabu (10/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa masa awal kepemimpinan keduanya dimulai dengan penggunaan APBD warisan tahun sebelumnya serta sederet persoalan klasik yang harus segera diselesaikan, seperti kemacetan, genangan banjir, dan sampah.
Firdaus menegaskan bahwa APBD yang berjalan saat ini bukan rancangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik pada 20 Februari. Meski demikian, keduanya langsung tancap gas menjalankan program prioritas, sambil menyiapkan RPJMD dan Ranperda 2026.
“APBD ini bukan rancangan mereka, tapi mereka memaksimalkannya,” ujar Firdaus.
Ia juga menyoroti perubahan besar setelah terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2024 yang mengalihkan status Jakarta dari ibu kota negara menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan kota global berbudaya. Jakarta kini mengelola APBD Rp 91,3 triliun yang terbesar dalam sejarah.
Firdaus menyebut bahwa gaya kerja senyap namun cepat menjadi ciri kepemimpinan kali ini. Ia yang telah 10 tahun mengikuti perkembangan Jakarta, sejak era Sutiyoso, Joko Widodo, hingga Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan bahwa Pemprov DKI kini berhasil membidik posisi 50 besar indeks kota global. Setelah kajian bersama Bappeda, sejumlah indikator realistis pun diidentifikasi.
“Gubernur dan wakilnya bekerja senyap, tapi hasilnya terlihat. Dalam enam bulan, posisi Jakarta naik dari 74 ke 71,” katanya.
Mobilitas menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Penanganan kemacetan dan peningkatan kualitas transportasi publik menjadi komitmen penting. Kebijakan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu disebut sebagai langkah kecil tapi berdampak besar, yang semestinya diikuti seluruh entitas bisnis dan kementerian.
“Kebijakan ini menekan emisi dan mengurangi konsumsi BBM impor,” jelas Firdaus.
Sampah masih menjadi pekerjaan rumah terbesar, dengan beban mencapai 55 juta ton dan biaya “uang bau” sekitar Rp 1 miliar per hari. Pemprov berencana menyelesaikan persoalan ini dari hulu, termasuk mematangkan proyek energi dari sampah bersama pemerintah pusat yang menurutnya akan diselesaikan dari hulu.
Firdaus juga menyoroti persoalan cakupan air minum, ekstraksi air tanah yang berlebihan, serta penurunan muka tanah. “Jakarta berada di posisi tiga terparah di dunia setelah Bangkok dan Yokohama,” katanya.
Ancaman rob dan kenaikan permukaan air laut di pesisir utara terus dipantau. Pemprov DKI mempercepat pembangunan dan modernisasi infrastruktur air bersih, termasuk pengoperasian instalasi pengolahan air (IPA) baru. Gangguan perkotaan seperti pohon tumbang, tawuran, kebakaran, hingga genangan di underpass menjadi bagian dari tata kelola risiko dan mitigasi bencana.
“Setiap kejadian bisa memicu kerentanan sosial dan membuat warga jatuh miskin mendadak saat terjadi kebakaran saat kita memerangi kemiskinan,” ujarnya.
Firdaus juga menyinggung peristiwa pembakaran fasilitas umum akhir Agustus lalu yang menurutnya ditangani dengan sangat cepat, termasuk proses pemulihan keamanan.
“Ini pertama kalinya saya menyaksikan kecepatan seperti itu,” ungkapnya yang sudah berpengalaman sejak era Gubernur Sutiyoso hingga Joko Widodo.
Ia menilai capaian pemerintahan juga terbantu oleh kolaborasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki pengalaman di birokrasi, daerah, dan legislatif, sehingga hubungan dengan pemerintah pusat menjadi lebih cair.
“Sekarang pejabat kementerian justru antre bertemu Pemprov DKI. Ada menteri yang sudah lima kali bertemu sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi,” kata Firdaus.
Ia juga menambahkan komunikasi dan popularitas Rano Karno memudahkan komunikasi direspon hingga akar rumput.
Selain itu dalam enam bulan, Pemprov DKI telah melantik sekitar 1.800 pejabat, termasuk penataan eselon II untuk mempercepat eksekusi program. Firdaus memuji gaya kepemimpinan Gubernur Pramono Anung yang tidak “mengganti gerbong”, melainkan memberikan kesempatan bagi semua ASN, termasuk yang bukan pendukungnya. Wakil Gubernur Rano Karno juga dinilai mampu berkomunikasi cepat hingga ke level masyarakat.
Salah satu prioritas adalah memperkecil jarak antara pimpinan dan birokrasi. Staf khusus menjadi jembatan komunikasi untuk merespons isu lapangan dengan cepat melalui koordinasi dengan dinas dan Sekda, termasuk melalui grup komunikasi khusus untuk monitoring.
“Ketika ada isu, dalam hitungan menit sudah ditangani,” kata Firdaus.
Ia menegaskan bahwa staf khusus tidak berdiri di atas ASN, melainkan penghubung untuk mempercepat alur kerja.
“Kami jembatan agar isu lapangan bisa direspons cepat,” tutupnya.
