JAKARTA – Reformasi 1998, sebuah agenda perubahan yang digadang-gadang untuk menata ulang tata kelola negara dianggap “dicuri pencopet”. Forum Maju Mundur Tuntutan Reformasi 98 yang digelar Rumah Pulang Indonesia di Jakarta Selatan, Rabu (26/11), mempertemukan aktivis lintas generasi—78, 80, 98, hingga Gen Z—untuk menilai pencapaian reformasi yang sudah berumur 27 tahun. Hasilnya, sebagian besar sepakat, reformasi tidak hanya gagal memenuhi janji, tapi Indonesia sedang menghadapi kemunduran serius.
Aktivis 98, Agung, menyoroti eskalasi kerusuhan: dari 20 kota pada 1998, kerusuhan Agustus 2025 tercatat menyebar ke 173 kota menurut Lab 45 dan Drone Emprit. “Bara api di bawah karpet sudah menjadi lautan. Sekali pantik, akan meletus luar biasa. Bukan reformasi, tapi revolusi yang mungkin terjadi,” kata Agung.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menambahkan, Indonesia menghadapi bencana demografi. Data menunjukkan sekitar 10 juta Gen Z NEET—tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak pelatihan. Kondisi ini berisiko mengubah “generasi emas” menjadi “generasi hancur-hancuran”. Ia juga memperingatkan potensi kerentanan kedaulatan akibat pengaruh asing dalam 20 tahun ke depan.
Forum ini juga menyoroti sejumlah kemunduran struktural. UU TNI terbaru menambah jabatan sipil yang bisa ditempati militer dari 10 menjadi 16 posisi, sekaligus menaikkan usia pensiun jenderal. Polri pun disebut kerap menempatkan jenderal di posisi komisaris tambang. Manipulasi sejarah digital juga tercatat: tuntutan “Adili Soeharto” diubah menjadi “Turunkan Soeharto” di mesin pencari, yang diduga terkait kepentingan penguasa dan konglomerasi.
Kisman Latumakulita (aktivis 80) menambahkan, selama sepuluh tahun terakhir, sekitar Rp 5.000 triliun kekayaan alam Indonesia mengalir keluar negeri. Sementara Jim Lomen Sihombing (aktivis 98) mengingatkan belum ada kesepakatan nasional soal “akte kelahiran” Indonesia (Deklarasi 1928), yang menurutnya mengancam identitas bangsa.
Di sisi lain, suara generasi muda disuarakan Hanif Thufail, Ketua Rumah Pulang Indonesia. “Jika era reformasi sudah selesai, biarlah selesai. Sekarang saatnya membicarakan masa depan dan sejarah baru,” ujarnya. Forum menegaskan, tanpa perbaikan fundamental, Indonesia berisiko menuju revolusi.
