JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI akan menertibkan penerima bantuan sosial (bansos) yang kedapatan bermain judol atau judi online. Langkah tegas ini dilakukan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ribuan penerima bansos terindikasi ikut dalam aktivitas judol.
“Memang ada data dari PPATK. Kami akan segera tertibkan untuk itu,” kata Pramono di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (27/10/2025).
Pramono menilai fenomena judol di kalangan masyarakat, terutama penerima bansos, menjadi tantangan serius di era digital. Pemprov DKI, katanya, akan berkoordinasi dengan PPATK dan instansi terkait untuk memastikan penyaluran bantuan tetap tepat sasaran.
“Dana publik tidak boleh disalahgunakan, apalagi untuk judol. Bantuan harus digunakan untuk kebutuhan dasar, bukan perjudian,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut sekitar 5.000 penerima bansos di Jakarta diduga terlibat judol. Dana bantuan seperti KJP dan KJMU bahkan digunakan untuk aktivitas itu.
Berdasarkan data PPATK, total transaksi judi online warga Jakarta mencapai Rp 3,12 triliun. Pemerintah kini menyiapkan langkah pembinaan dan pengawasan ketat agar penyalahgunaan bantuan di ranah digital tidak kembali terulang. ***
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim Indonewsia.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber berita yang disertakan.
