Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji pergantian nama Bank DKI sebagai bagian dari penyesuaian nomenklatur dan identitas baru ibu kota pasca pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Pramono, perubahan nama Bank DKI menjadi penting untuk mencerminkan wajah dan peran baru Jakarta sebagai kota global, bukan lagi pusat pemerintahan nasional.
“Bank DKI harus menyesuaikan dengan orientasi Jakarta ke depan. Namanya tentu harus ikut berubah,” ujarnya, Selasa (16/4/2025) di Balai Kota Jakarta.
Baca Juga:
Transformasi ini, kata Pramono, tidak semata menyentuh aspek administratif, melainkan mencakup identitas dan positioning lembaga keuangan milik daerah agar lebih kompetitif dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Ia juga menambahkan bahwa perubahan nama bukan hal instan dan akan melibatkan sejumlah kajian, termasuk regulasi, branding, serta implikasi hukum dan ekonomi.
Sebelumnya, Bank DKI menjadi sorotan karena adanya gangguan layanan digital yang berujung pada pencopotan Direktur Teknologi Informasi dan pelaporan ke Bareskrim Polri. Situasi ini turut memicu percepatan reformasi kelembagaan secara menyeluruh.
Pramono juga meminta seluruh BUMD untuk bersiap terhadap era baru Jakarta, dengan menyesuaikan struktur, strategi bisnis, dan komunikasi publik mereka.
“Kita ingin semua BUMD tidak sekadar mengganti nama, tapi juga melakukan transformasi menyeluruh,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada bocoran nama baru yang akan disematkan untuk menggantikan Bank DKI. Namun, proses ini diharapkan rampung sebelum akhir tahun 2025, seiring berjalannya masa transisi status Jakarta dari ibu kota menjadi kota global.
Pemprov DKI juga berencana menggelar konsultasi publik dan diskusi terbuka dengan akademisi serta pelaku industri keuangan untuk menyerap masukan terkait perubahan ini.
“Jakarta adalah wajah Indonesia di mata dunia, identitasnya harus kuat dan relevan,” pungkas Pramono.
Loading ...
