JAKARTA –Rencana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung dengan Partai Gerindra terus menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan politik di berbagai daerah. Langkah ini bukan hanya soal perpindahan afiliasi politik, tetapi juga mencerminkan strategi bertahan hidup dalam kancah politik pasca-Jokowi, di tengah perubahan dinamika kekuasaan nasional.
Pengamat politik Selamat Ginting menilai, niat Budi Arie bergabung dengan Gerindra menunjukkan pragmatisme kekuasaan yang menjadi ciri orientasi politik Projo sejak awal pembentukannya. “Ketika Budi Arie menyatakan baru mau bergabung dengan Gerindra, belum ada penetapan, tapi sudah menarik dan ada maknanya,” ujar Ginting melalui kanal YouTube Abraham Samad.
Menurut Ginting, Projo sejak awal dibentuk dengan orientasi kekuasaan sebagai basis gerakannya. Saat Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, Projo kehilangan sumber daya politik dan relevansinya. Dalam konteks tersebut, langkah Budi Arie mendekat ke Gerindra dapat dibaca sebagai upaya menjaga eksistensi politik dan relevansi partai relawan ini. “Bergabung dengan Gerindra bisa dibaca sebagai strategi bertahan hidup bagi Projo dan Budi Arie,” tambah Ginting.
Ginting menekankan bahwa pilihan merapat ke partai pemenang pemilu presiden merupakan langkah yang rasional dalam politik kekuasaan. “Gerindra adalah partai pemenang pemilu presiden. Partai atau tokoh yang berkuasa itu adalah ‘gula-gula’ bagi para politikus,” katanya. Ia menyimpulkan, langkah Projo meninggalkan bayang-bayang Jokowi adalah bentuk adaptasi politik untuk tetap relevan di kancah nasional.
Namun, langkah ini tidak berjalan mulus. Gelombang penolakan muncul dari kader Gerindra di berbagai daerah. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Banjar, misalnya, secara tegas menolak wacana tersebut. Ketua DPC sekaligus anggota DPR RI, Muhammad Rofiqi, menyebut penolakan itu sebagai suara kolektif kader di akar rumput. “Ini suara kader. Kami di Banjar menolak Budi Arie bergabung ke Partai Gerindra,” tegas Rofiqi, Sabtu (8/11). Menurutnya, masuknya Budi Arie berpotensi mengganggu fokus Presiden Prabowo Subianto, yang juga menjabat Ketua Umum partai.
Ketua PD Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jawa Barat, Al Akbar Rahmadillah, menambahkan bahwa meski Gerindra bersifat inklusif, pihaknya tetap mencermati rekam jejak politik calon anggota baru. “Jangan sampai Gerindra dijadikan tameng politik seseorang yang tengah mencari perlindungan dan kekuasaan semata,” kata Al Akbar.
Penolakan serupa juga muncul di beberapa daerah lain. Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi, menilai langkah Budi Arie masuk Gerindra merupakan langkah pragmatis untuk melindungi diri dari potensi jeratan hukum terkait kasus judi online Kominfo. Nama Budi Arie tercantum dalam surat dakwaan keempat terdakwa, yang menyebut ada jatah 50 persen terkait kasus tersebut saat Budi Arie menjabat Menkominfo.
Selain itu, Gusmiyadi menilai Budi Arie juga ingin memperoleh posisi penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. “Langkah pragmatis ini dibaca sebagai cara untuk berlindung dari kasus hukum yang berpotensi melilit dirinya, sekaligus berharap masih bisa mendapat posisi strategis di partai,” ujarnya.
Dengan penolakan yang tersebar di berbagai daerah, gelombang protes kader Gerindra terhadap rencana bergabungnya Budi Arie diperkirakan akan terus meningkat, seperti bola salju yang kian membesar.
