JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan), Budi Mulyawan, menyoroti persoalan kemacetan Jakarta yang kian kompleks dan belum terurai secara tuntas hingga saat ini.
Menurutnya, sebagai kota global sekaligus pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, Jakarta seharusnya mampu membangun sistem transportasi publik yang efisien, modern, dan ramah lingkungan untuk mengatasi persoalan kemacetan yang semakin kronis.
“Jakarta sebagai ibu kota negara seharusnya bisa bebas dari kemacetan Jakarta. Pertanyaannya sekarang, adakah Gubernur Jakarta yang benar-benar mampu membebaskan kota ini dari macet?” ujar Budi Mulyawan melalui siaran resmi yang diterima redaksi, Minggu (2/11/2025).
Budi menjelaskan, tata ruang Jakarta sejatinya telah dirancang sejak masa kolonial Belanda dengan konsep pengembangan kota yang terencana. Rancangan awal itu kemudian diteruskan melalui Rencana Induk Kota Jakarta tahun 1952 dan 1965, hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 yang menitikberatkan pada pembangunan kota berkelanjutan dan berdaya saing global. Namun, seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kendaraan, perencanaan tersebut tidak diimbangi dengan pelaksanaan yang konsisten, sehingga kemacetan Jakarta tetap menjadi persoalan utama.
Ia menambahkan, pembangunan transportasi massal seperti MRT, LRT, dan TransJakarta sudah menunjukkan kemajuan, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemacetan. Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencatat jumlah kendaraan di Jakarta mencapai lebih dari 23 juta unit, belum termasuk kendaraan dari daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.
“Kerugian ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun. Warga kehilangan waktu produktif, biaya bahan bakar meningkat, dan polusi udara makin parah,” kata Budi.
Ia juga menyoroti dampak lingkungan akibat kemacetan Jakarta, di mana sektor transportasi menyumbang lebih dari 70 persen emisi karbon di ibu kota. Karena itu, ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengatur waktu lampu lalu lintas di 20 titik persimpangan. Teknologi tersebut diharapkan membantu menekan antrean kendaraan hingga 12 persen pada jam sibuk.
Lebih lanjut, Budi menilai, penyelesaian masalah kemacetan harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan infrastruktur transportasi publik, integrasi antarmoda, penegakan hukum lalu lintas yang konsisten, serta kesadaran masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Jakarta bisa bebas dari kemacetan jika dikelola dengan serius dan konsisten, disertai kepemimpinan yang visioner serta keberanian dalam mengambil keputusan,” tutup Budi Mulyawan.
