Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis karena dinilai kerap menimbulkan masalah, baik dari sisi anggaran, efektivitas distribusi, hingga potensi penyimpangan.
Peneliti ICW, Dewi Anggraini menilai, implementasi program tersebut terlalu tergesa-gesa dan tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Beberapa daerah dilaporkan mengalami kekacauan distribusi dan data penerima manfaat yang tumpang tindih.
“Kita melihat banyak celah yang bisa disalahgunakan. Program seharusnya ditinjau ulang sebelum terus dilanjutkan,” ujar Dewi seperti dikutip dari laman Tempo.co
ICW juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengadaan makanan, mulai dari vendor hingga jumlah logistik yang disalurkan. Mereka menilai, tanpa pembenahan, program ini justru akan menjadi beban anggaran yang tidak tepat sasaran.
Program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu janji kampanye presiden terpilih sempat menuai pujian. Namun, pelaksanaannya dinilai belum siap, terutama dari aspek infrastruktur dan SDM di lapangan.
Tak hanya ICW, sejumlah pengamat pendidikan dan gizi juga meragukan keberhasilan program ini tanpa perbaikan sistemik. Mereka meminta pemerintah untuk memprioritaskan evaluasi menyeluruh.
Sementara itu, pihak pemerintah belum merespons desakan ICW secara resmi. Namun, beberapa pejabat sempat mengklaim bahwa program ini masih dalam tahap penyempurnaan.
ICW menegaskan bahwa mereka mendukung pemenuhan hak anak atas gizi, tetapi menolak cara pelaksanaan yang sembrono dan membuka peluang korupsi.
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim Indonewsia.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber berita yang disertakan.
