Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Giant Sea Wall untuk menangani masalah banjir rob di pesisir utara Jawa. Namun, proyek ini mendapat kritik terkait arahnya dan besarnya biaya pembangunan. Indonesia Water Institute (IWI) menilai pemerintah harus terlebih dahulu menjelaskan konsep dasar sebelum melanjutkan proyek ini.
Ketua Umum IWI Firdaus Ali menyebutkan bahwa Giant Sea Wall merupakan bagian dari proyek besar National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). “Satgas harus menjelaskan apakah proyek ini berupa tanggul pantai atau tanggul lepas pantai karena keduanya memiliki perbedaan teknis yang signifikan,” ujar Firdaus.
Menurut Firdaus, tanggul pantai lebih realistis untuk mengatasi banjir rob dibanding tanggul lepas pantai yang terletak di laut dalam. “Saat ini, daerah pesisir Jakarta, Semarang, dan Tegal membutuhkan solusi cepat, bukan proyek yang masih dalam konsep sejak 2009,” katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap berencana melelang proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menekankan pentingnya pembentukan Satgas demi koordinasi lintas sektor.
“Presiden Prabowo Subianto meminta agar ada Satgas khusus untuk menangani pesisir Pantura, dengan harapan pendanaan sebagian berasal dari sektor swasta,” ujarnya.
Firdaus juga menyoroti besarnya biaya pembangunan Giant Sea Wall, yang diperkirakan mencapai Rp500 triliun untuk tanggul lepas pantai di Teluk Jakarta. “Kalau rencana ini diperluas hingga Surabaya, biayanya bisa mencapai puluhan ribu triliun. Ini harus dikaji ulang,” ujarnya.
Pemerintah daerah di sepanjang Pantura juga perlu dilibatkan agar proyek ini efektif dan tidak sekadar wacana. Firdaus mempertanyakan kesiapan investor dalam mendanai proyek berskala besar ini. “Skema KPBU tetap bergantung pada minat swasta, dan saya meragukan ada pihak yang siap menanggung risiko sebesar itu,” katanya.
Diana menambahkan bahwa pembangunan tanggul ini bisa dikombinasikan dengan infrastruktur lain seperti sistem sanitasi, air minum, dan jalan tol. “Pendekatan integratif ini penting untuk mengatasi penurunan muka tanah di Pantura yang mencapai 12 cm per tahun,” katanya.
Proyek Giant Sea Wall kini berada di persimpangan jalan: tetap dilanjutkan atau dikaji ulang agar sesuai dengan kebutuhan mendesak wilayah pesisir. “Keputusan ada di tangan pemerintah, apakah ingin solusi cepat atau tetap mempertahankan proyek ambisius yang mahal dan rumit,” tutup Firdaus.
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim Indonewsia.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber berita yang disertakan.
