JAKARTA,INDONEWSIA.ID – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) menyatakan dukungannya terhadap sikap Fraksi Partai Gerindra yang mendorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD. FPPJ menilai mekanisme tersebut lebih efektif dalam menekan biaya politik sekaligus meminimalisir konflik sosial yang kerap muncul dalam pelaksanaan Pilkada langsung.
Ketua FPPJ Endriyansah menyampaikan, selama ini Pilkada langsung tidak hanya membutuhkan biaya besar, tetapi juga sering menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Pilkada langsung kerap memicu konflik horizontal, polarisasi warga, bahkan gesekan sosial yang berkepanjangan. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk meredam konflik tersebut,” ujar Endriyansah, Jumat (2/1/2026).
Menurutnya, tingginya biaya dalam Pilkada langsung juga berimplikasi pada meningkatnya praktik politik uang dan transaksi kekuasaan yang berpotensi merusak kualitas demokrasi di tingkat lokal.
“Biaya yang sangat besar mendorong praktik-praktik politik yang tidak sehat. Dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, biaya bisa ditekan dan potensi politik uang dapat diminimalisir,” jelasnya.
Endriyansah menegaskan, dukungan Fraksi Gerindra terhadap wacana tersebut merupakan langkah realistis dan konstitusional untuk memperbaiki sistem demokrasi lokal agar lebih efisien dan stabil.
“Ini bukan kemunduran demokrasi, melainkan penataan ulang sistem agar demokrasi berjalan lebih efektif, efisien, dan tidak memecah belah masyarakat,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghilangkan kedaulatan rakyat. Menurutnya, DPRD merupakan lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
“Anggota DPRD adalah representasi rakyat. Selama mekanismenya transparan dan akuntabel, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap mencerminkan kehendak rakyat,” ujarnya.
FPPJ berharap wacana perubahan mekanisme Pilkada ini dapat dibahas secara terbuka dan objektif oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan persatuan masyarakat.
“Yang terpenting adalah menghadirkan kepala daerah yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar mempertahankan sistem yang mahal dan rawan konflik,” tutup Endriyansah.
