JAKARTA – Pengamat ekonomi dan politik Ichsanuddin Noorsy menilai jaringan mafia di Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan yang mampu mengendalikan kebijakan negara. Ia menyebut pengaruh kelompok ini tidak lagi sebatas praktik ilegal, tetapi sudah masuk dalam arena pembuatan aturan dan pengelolaan anggaran nasional. Pandangan itu ia sampaikan dalam dialog di saluran YouTube Rasil TV bertajuk “Bukan Hanya Mafia Tanah”.
Noorsy menjelaskan, mafia yang ia maksud merupakan organisasi yang bekerja secara rapi, senyap, dan terstruktur untuk membentuk arah kebijakan. “Mereka bisa memengaruhi pemerintah, bahkan isi undang-undang, agar sesuai kehendak mereka,” katanya sebagaimana dikutip redaksi, Rabu, (19/11/2025).
Menurut dia, praktik tersebut menjelma dalam bentuk jual-beli narasi hingga pengaruh terhadap keputusan Badan Anggaran DPR. Ia juga menyoroti keberadaan mafia intelektual yang menyusup ke perguruan tinggi untuk mendorong doktrin asing seperti liberalisme dan materialisme. Jaringan ini, kata Noorsy, menjadi ancaman ideologis karena perlahan mengikis nilai kebangsaan dan membuat negara kehilangan orientasi dasarnya.
Noorsy menambahkan bahwa lemahnya hukum dan buruknya kultur birokrasi menjadi ruang subur bagi kelompok terorganisir itu. Ia menyebut penegakan hukum masih “tajam ke bawah, tumpul ke atas”, sementara birokrasi cenderung bermental penguasa sehingga mudah diintervensi.
Sebagai solusi, ia menegaskan pentingnya penegakan hukum berbasis Pancasila. “Kalau ingin mengatasi mafia, pahami dan tegakkan dulu hukum yang melahirkan keadilan sosial,” ujar Noorsy.
