JAKARTA | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan program pangan bersubsidi yang telah berjalan sejak 2017. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Pemprov DKI terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan penerima manfaat mencapai sekitar satu juta warga setiap tahunnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan, hingga kini lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan. Komoditas tersebut meliputi beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, dan susu UHT, yang dapat diakses melalui gerai dan titik penjualan resmi Pemprov DKI.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena sampai akhir tahun ini, seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal,” ujar Hasudungan.
Hingga Oktober 2025, program ini telah menjangkau lebih dari satu juta penerima manfaat dari berbagai kelompok, termasuk pemegang KJP+, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Anak Jakarta, kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Pemprov DKI Jakarta juga memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk program pangan bersubsidi pada 2026. Anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih dapat ditambah melalui mekanisme seperti pergeseran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau Anggaran Perubahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
“Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta,” tutup Hasudungan.
