Jakarta, Indonewsia.Id – Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan mengalokasikan dana sekitar Rp9 miliar untuk memperbarui buku sejarah Indonesia, dengan fokus utama menghadirkan narasi yang lebih inklusif dan berperspektif Indonesia sentris.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa proyek ini melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor umum, mencakup akademisi bidang sejarah, arkeologi, geografi, dan ilmu humaniora lainnya dari berbagai daerah.
“Saya lupa anggarannya berapa, enggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar,” ujar Fadli saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025), seperti dikutip oleh ANTARA.
Menurutnya, pembaruan buku sejarah ini akan menonjolkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan, termasuk koreksi istilah seperti Agresi Militer I dan II, yang dalam perspektif Belanda disebut sebagai Aksi Polisionil I dan II.
“Kita ingin sejarah ini ditulis secara inklusif dengan Indonesia sentris,” katanya. Ia juga menyoroti bagaimana Bung Tomo, yang oleh pihak kolonial dianggap ekstremis, sebenarnya merupakan pahlawan nasional bagi Indonesia.
Proyek pembaruan ini telah berjalan sejak Januari 2025 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2025, dengan harapan generasi muda dapat lebih memahami sejarah bangsanya.
“Dikira Soekarno Hatta itu satu nama, karena nama bandaranya Soekarno-Hatta, apalagi disingkat Soetta sekarang. Ini bisa berbahaya untuk jati diri dan karakter bangsa kita,” lanjutnya.
Pemerintah berkomitmen menghadirkan referensi sejarah yang lebih akurat dan berimbang, guna memperkuat identitas nasional di tengah arus informasi global.
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim Indonewsia.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber berita yang disertakan.
