Pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia telah menetapkan besaran gaji Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk tahun 2025. Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena besaran gaji yang diterima Ketua RT sangat bervariasi, tergantung pada kebijakan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Di DKI Jakarta, Ketua RT menerima insentif tertinggi yaitu sebesar Rp2 juta per bulan. Ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemprov DKI terhadap peran Ketua RT dalam pelayanan dan pengawasan wilayah.
Sementara itu, di Kota Palembang, gaji Ketua RT ditingkatkan dari sebelumnya Rp600 ribu menjadi Rp1 juta per bulan. Di Riau, besarannya berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp750 ribu, tergantung pada kota dan kabupaten masing-masing.
Namun, tidak semua daerah memberikan gaji tinggi. Di Padang, Sumatera Barat, Ketua RT hanya menerima Rp250 ribu per bulan. Sementara di daerah lain seperti Banyumas dan beberapa kota kecil di Jawa Tengah, insentif RT berada di kisaran Rp300 ribu hingga Rp500 ribu.
Ketua RT di berbagai daerah menyambut baik adanya kenaikan insentif ini, namun tetap berharap adanya pemerataan dan standarisasi nasional untuk menghindari kesenjangan yang terlalu besar antarwilayah.
Pemerhati kebijakan publik juga mendorong agar gaji Ketua RT disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban, terutama karena mereka menjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat komunitas.
Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pemerintahan Desa menyatakan bahwa pemberian gaji atau insentif Ketua RT sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan efisiensi anggaran.
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim Indonewsia.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber berita yang disertakan.
